Penjelasan UU No 2/2004 tentang Perselisihan Hubungan

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh : Myra M. Hanartani, SH,MA Kepala Biro Hukum Depnakertrans RI I. LATAR BELAKANG Dalam era industrialisasi, perselisihan hubungan industrial menjadi semakin kompleks, untuk penyelesaiannya diperlukan institusi yang mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan yang

Chat Online

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - bphm.unila.ac.id

Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Chat Online

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok - 2 - Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

Chat Online

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PEMERIKSAAN

meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pasal 4

Chat Online

Penjelasan UU No 2/2004 tentang Perselisihan Hubungan

UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh : Myra M. Hanartani, SH,MA Kepala Biro Hukum Depnakertrans RI I. LATAR BELAKANG Dalam era industrialisasi, perselisihan hubungan industrial menjadi semakin kompleks, untuk penyelesaiannya diperlukan institusi yang mendukung mekanisme penyelesaian perselisihan yang

Chat Online

Kumpulan Perundang-Undangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan

Nov 03, 2013· Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Permenaker RI No 3 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.

Chat Online

KUMPULAN UNDANG-UNDANG NEGARA: UU NO 23 THN 1996 TTG

Apr 20, 2008· uu ri no. 2 tahun 2002; uu ri no. 25 thn 2003; uu ri no. 15 thn 2002 ttg tp pencucian uang; uu ri no. 11 thn 1980 ttg tindak pidana suap; uu ri no. 28 thn 2004 ttg yayasan; uu ri no. 30 thn 2000 ttg rahasia dagang; uu ri no. 5 thn 1990 ttg konservasi sda dan ekosis uu ri no. 39 thn 1999 ttg ham; uu no 23 thn 1996 ttg pengelolaan lingkungan

Chat Online

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

UU No 31 th 1997 ttg Peradilan Militer Compiled by: 21 Yayasan Titian 2 e. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pengadilan militer juga berwenang memerik-sa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata

Chat Online

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN

c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . - 2 - Dengan Persetujuan Bersama oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Chat Online

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pas al 23 ayat (2) Undang -Undang Dasar 1945; 2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53). Dengan persetujuan (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud

Chat Online

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

« Perpu No. 1 Thn 1999 Ttg. Pengadilan HAM. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147

Chat Online

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - dpr.go.id

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Chat Online

Kumpulan Perundang-Undangan K3 (Keselamatan dan Kesehatan

Nov 03, 2013· Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Permenakertrans RI No 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Permenaker RI No 3 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang.

Chat Online

PP No.2 Thn 2003 - Peraturan Disiplin Anggota Polri

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern.

Chat Online

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Nomor 30 Tahun 1999. TENTANG. Undang-undang 4 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 1970 No. 74, TLN No. 2951). Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis.

Chat Online

UU No.2 Thn 2004 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan

(2) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227) dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan

Chat Online

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48

c. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak sesuai lagi sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. (2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Chat Online

DASAR HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ~ KUA

Apr 22, 2013· Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. PP. No. 9 Tahun 1975 ttg Pelaksanaan Undang-undang Tahun 1974 tentang perkawinan. 2. PP. 0 Tahun 1983 ttg Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 3. PP. No.518 Tahun 2001 ttg Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan pangan Halal. 8.

Chat Online

KUMPULAN UNDANG-UNDANG NEGARA: UU RI NO. 15 THN 2002 TTG

uu ri no. 2 tahun 2002; uu ri no. 25 thn 2003; uu ri no. 15 thn 2002 ttg tp pencucian uang; uu ri no. 11 thn 1980 ttg tindak pidana suap; uu ri no. 28 thn 2004 ttg yayasan; uu ri no. 30 thn 2000 ttg rahasia dagang; uu ri no. 5 thn 1990 ttg konservasi sda dan ekosis uu ri no. 39 thn 1999 ttg ham; uu no 23 thn 1996 ttg pengelolaan lingkungan

Chat Online

Slow But Sure and Be Yourself: UUD NO.36 TAHUN 1999

UU NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI. Pada UU No. 36 Pasal 2 menjelaskan Azas Telekomunikasi, yang berbunyi: Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. · melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

Chat Online